JAYAPURA-Sesuai rencana, hari ini Kamis (8/7), masyarakat Papua dari berbagai elemen perjuangan sipil di Papua, baik dari dewan adat, presidium dewan adat Papua, dan organisasi sipil lainnya akan kembali melakukan aksi demo besar-besaran untuk menagih janji ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) atas tuntutan demo sebelumnya yang digelar18 Juni lalu.
Dalam demo ini, mereka akan kembali melakukan long march alias berjalan kaki dari Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kotaraja, Abepura menuju ke kantor DPRP di Jayapura dengan jarak sekitar 12 km.
Koordinator demo, Salmon Yumame saat diwawancarai wartawan petang kemarin menjelaskan, demo yang akan dilakukan ini merupakan demo lanjutan untuk menagih janji yang pernah disampaikan oleh masyarakat Papua saat demo 18 Juni lalu kepada pemerintah Indonesia melalui DPRP Papua soal penolakan Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus).
“Kami akan melakukan demo untuk mendesak mereka (DPRP,red) melakukan paripurna untuk menolak Undang-undang Otsus sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua,” ungkap Yumame.
Kata Salmon, demo tersebut intinya akan menagih janji terhadap aspirasi masyarakat Papua. “Aspirasi yang kami sampaikan ini merupakan aspirasi dalam rangka upaya menegakkan harkat dan martabat orang asli Papua di Tanah air yang Tuhan berikan ini, dan aksi ini merupakan aksi damai masyarakat Papua. Jadi sedikitpun tidak membayangkan dan merencanakan akan ada anarkis seperti yang diduga masyarakat,” sambungnya.
Pihaknya menjelaskan, Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu sebagai koordinator pelaksana akan tetap menjamin pelaksanaan demo hari ini berjalan aman dan tidak terjadi anarkis.
“Kami berharap agar anggota DPRP bisa menerima aspirasi masyarakat Papua, terutanma untuk melakukan paripurana untuk menjawab aspirasi masyarakat Papua,” harapnya.
“Kami juga sudah melakukan pemberitahuan dan izin ke Polda Papua bahwa kami akan menyampaikan aspirasi kita besok (hari ini). Kami berharap sesuai dengan undang-undang pihak Kepolisan juga menjamin keamanan dalam aksi damai kami ini,” tukasnya.
Jika tidak ada jawaban yang pasti dari pimpinan DPRP, lanjutnya, maka masyarakat Papua akan menduduki kantor DPRP sampai waktu yang tidak ditentukan.
“Kami harapkan agar anggota DPRP Papua bisa melihat aspirasi rakyatnya. Ingat, jika kalian kerja untuk tanah dan rakyat Papua pasti diberkati Tuhan, namun jika tidak maka sudah pasti kalian akan menuai hasilnya sendiri,” pungkasnya.
Di tempat terpisah, Barisan Merah Putih (BMP) menghimbau masyarkat Papua untuk tidak terprovokasi atas rencana demo hari ini.
“Demo yang mengatas namakan rakyat Papua tersebut terlalu mengada-ada. Masyarakat hendaknya tidak usah turut berdemo, karena tidak bermanfaat, lebih baik lakukan hal lain yang jelas tujuan dan manfaatnya. Mari kita bangun bersama tanah Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ajak Ketua DPP BMP Ramses Ohee saat menggelar jumpa pers di kediamaannya, Rabu (7/7) kemarin.
Saat jumpa pers itu, Ketua DPP BMP didampingi Sekjen Jonas Alfon Nussi, Ketua BMP Sentani Ramses Wally, Nico Maury serta Putri Gubernur pertama Provinsi Papua Hemskercke Bonay.
Terkait demo hari ini dengan tuntutan menolak Otsus dan meminta referendrum, menurut Barisan Merah Putih, sungguh tidak beralasan, apalagi dengan mengatas namakan rakyat Papua. “Sebab tidak ada kaitan antara Otsus yang dikatakan gagal dengan permintaaan utuk melakukan Referendum. Ini maksudnya apa,” sambung Ramses Wally.
Ditambahkan, orang-orang yang menggerakan demo itu sendiri adalah oknum-oknum penikmat dana Otsus. Oleh sebab itu ia kembali mengajak masyarkat untuk jeli melihat maksud dibalik demo itu sendiri.
Sedang Sekjen Barisan Merah Putih juga sejalan dengan pendapat sebelumnya. “Apakah demo itu sendiri murni permintaan rakyat, hal ini perlu ditelusuri, apa maksud dibalik semua ini,” tutur Alfon Nussi. Untuk itu, aparat keamanan harus mengkuti siapa sebenarnya oktak dibalik isu minta referendum tersebut, sehingga dapat diambil tindak tegas.
Sedangkan Nico Maury mengajak untuk berhentilah tipu Papua. “Lihat kekurangan dalam rangka koreksi, bukan untuk memprovokasi,”tandasnya.
Hal yang sama pula disampaikan Hemskercke Bonay. Menurutnya, guna mengakhiri sejumlah permasalahan tersebut, ia meminta agar Pemerintah Provinsi Papua, DPRP dan MRP untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan ini.
Klarifikasi Keluarga Affar
Sementara itu, keluarga besar Suku Affar mengklarifikasi pernyataan Yakobus D Affar dalam pemberitaan Cenderawasih Pos, Senin (5/7) yang membawa-bawa nama keluarga Affar untuk menyampaikan statemen di media massa.
Keluarga besar Suku Affar menegaskan, bahwa Yakobus D Affar bukan merupakan keluarga besar Suku Affar. "Ia bukan dari keluarga besar Suku Affar, tetapi ayahnya adalah Piter Tetelebit dan ibunya Merry Samberi. Jadi, jangan bawa nama keluarga besar Suku Affar untuk menyampaikan statemen," tegas Harry Affar, Keluarga Suku Affar bersama Charles Affar yang mewakili Kepala Suku Affar dan Keluarga Besar Suku Affar Tobati Enggros ketika bertandang ke redaksi Cenderawasih Pos, Rabu (7/7) kemarin.
Harry mengaku keberatan dengan Yakobus D Affar membawa nama keluarga Suku Affar dalam pemberitaan tersebut. "Jangan mengklaim dari keluarga Suku Affar, karena bisa merusak nama baik keluarga besar Suku Affar," ujarnya.
Untuk itu, Harry mengatakan tidak mempermasalahkan isi pemberitaan yang disampaikan oleh Yakobus D Affar tersebut, tetapi nama Affar yang digunakan oleh Yakobus D Affar tersebut dinilai dapat merugikan keluarga besar Suku Affar.
Jika memang berasal dari Suku Affar, Harry meminta agar menunjukan orang tua punya surat nikah sehingga akan jelas, karena pihaknya juga sudah menelusuri yang bersangkutan.
"Jangan bawa keluarga Affar untuk kepentingan politik atau perutmu sendiri. Ini bisa mengadu domba," tandasnya. Sumber: cenderawasihpos.com
Tidak ada komentar :
Posting Komentar